Ramai Wacana Pilkada Lewat DPRD, Halikinnor Ingatkan Dampak Ekonomi di Daerah

|
<p>Acara buka puasa bersama di  Rujab Bupati Kotim, Minggu (2/3/2025).</p>

Acara buka puasa bersama di  Rujab Bupati Kotim, Minggu (2/3/2025).


TINTABORNEO.COM, Sampit – Wacana Pilkada kembali dipilih oleh DPRD makin menjadi perhatian publik. Tak hanya di tingkat pusat, isu ini juga mendapat tanggapan dari kepala daerah. Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, menilai wacana itu sah-sah saja, namun ia mengingatkan agar pemerintah pusat tidak mengabaikan dampak nyata Pilkada langsung bagi masyarakat daerah.

“Selama ini biaya Pilkada langsung memang besar, tapi harus diingat juga ada dampak positif bagi ekonomi lokal. UMKM bergerak, percetakan kebanjiran pesanan, jasa event ramai, itu kan juga perputaran uang untuk masyarakat,” ujar Halikinnor. 

Menurutnya, jika Pilkada dikembalikan ke sistem pemilihan oleh DPRD, efek domino dari perputaran ekonomi saat masa kampanye bisa hilang. Padahal, bagi daerah seperti Kotawaringin Timur, momentum Pilkada bukan hanya soal politik, tapi juga peluang usaha bagi warga.

“Ini kan baru wacana, dan pasti dipelajari dulu oleh pusat. Kami di daerah sifatnya hanya mengikuti aturan. Tapi tentu harapan kami, keputusan nanti bisa mempertimbangkan semua aspek, termasuk dampak sosial dan ekonomi di bawah,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, wacana ini mulanya dilempar oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dia berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Bahkan ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD. Orang nomor satu itu menyebut soal evaluasi sistem demokrasi, termasuk besarnya biaya Pilkada langsung yang menjadi perhatian. Hal itu memunculkan kembali wacana lama agar Pilkada dikembalikan ke DPRD dengan alasan efisiensi anggaran.

Meski begitu, Halikinnor memastikan apapun keputusan pemerintah pusat, pihaknya siap menjalankan. Namun, ia menegaskan pentingnya kajian menyeluruh sebelum kebijakan sebesar ini diterapkan.

“Kalau sudah jadi keputusan, kita tegak lurus mengikuti. Tapi kami percaya, pemerintah pusat pasti mempertimbangkan semua dampaknya, bukan hanya soal biaya,” pungkasnya. (dk)