Pemkab Kotim Dorong Perusahaan Besar Aktif Dukung Pembangunan Desa

|
<p>Asisten II Setda Kotim Alang Arianto (kemeja kotak) saat menghadiri kegiatan forum bisnis yang digelar oleh HIPMI Kotim, belum lama ini.</p>

Asisten II Setda Kotim Alang Arianto (kemeja kotak) saat menghadiri kegiatan forum bisnis yang digelar oleh HIPMI Kotim, belum lama ini.


TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengajak perusahaan-perusahaan besar di wilayahnya untuk lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan desa, khususnya desa-desa di sekitar lokasi operasional mereka. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kami sangat berharap perusahaan-perusahaan dapat ikut serta membangun Kotim, terutama dalam mendukung pembangunan desa-desa yang berada di sekitar area kerja mereka,” ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotim, Alang Arianto.

Kotim saat ini menjadi rumah bagi ratusan perusahaan besar yang bergerak di berbagai sektor seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan, perbankan, dan jasa. Khusus di sektor perkebunan kelapa sawit, tercatat ada 58 perusahaan aktif.

Menurut Alang, kontribusi perusahaan tidak hanya ditujukan untuk mendongkrak pendapatan daerah, tetapi juga secara langsung membantu pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional mereka.

“Program CSR bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, akses air bersih, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Bahkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga sangat penting sebagai investasi jangka panjang,” tambahnya.

Alang mengakui bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Hal ini membuat kontribusi dari dunia usaha menjadi semakin vital.

“Banyak usulan masyarakat yang belum bisa kami penuhi karena keterbatasan dana. Beberapa usulan akan kami perjuangkan di musrenbang tingkat provinsi dan nasional. Namun, dukungan dari perusahaan tentu sangat membantu mempercepat pembangunan,” katanya.

Agar pelaksanaan CSR lebih efektif, Alang menekankan pentingnya koordinasi antara perusahaan dan pemerintah daerah. Dengan sinergi yang baik, program CSR dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan menghindari tumpang tindih dengan program pemerintah.

“Melalui koordinasi, pelaksanaan CSR akan lebih terarah dan berdampak maksimal bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya fisik, tetapi juga menyentuh kebutuhan strategis masyarakat untuk masa depan yang lebih baik,” tutupnya.

Dengan dukungan bersama antara pemerintah dan perusahaan, diharapkan pembangunan desa-desa di Kotim dapat berjalan lebih cepat dan merata, menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat setempat. (dk)