Kepemimpinan Harati Periode Kedua Kembali Dihadapkan Dengan Tantang Baru
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotim terpilih, Halikinnor-Irawati (Harati).
TINTABORNEO.COM, Sampit – Setelah berhasil menghadapi pandemi Covid-19 pada periode pertama. Kepemimpinan pasangan Halikinnor dan Irawati sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) pada periode kedua ini rupanya tidak lepas dari tantangan baru yakni masalah efesiensi anggaran.
“Saya ingat pada periode pertama begitu dilantik kami berhadapan dengan pandemi Covid-19 dan kali ini kami dihadapkan dengan efisiensi anggaran,” kata Halikinnor, Selasa (11/2/2025).
Kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pengelolaan keuangan negara dengan tujuan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat.
“Tentu kita akan mengikuti itu, efesiensi ini tidak hanya berlaku untuk pemerintah kabupaten tapi juga provinsi hingga ke pusat diadakan efisiensi anggaran oleh Presiden,” ujarnya.
Kebijakan efisiensi anggaran itu pun sudah diterapkan oleh pemerintah pusat. Kementerian Keuangan memangkas anggaran transfer ke daerah mulai tahun ini khususnya untuk Kotim, nilai anggaran yang akan dipangkas sebesar Rp 141 miliar.
Halikinnor mengakui dengan adanya pemangkasan anggaran ini tentu akan berdampak pada program dan kegiatan yang sebelumnya telah disusun oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, pihaknya akan melakukan penyesuaian ulang.
“Kegiatan-kegiatan yang tidak perlu akan kami tiadakan untuk penghematan, sehingga anggaran kita yang terbatas itu betul-betul menjadi tepat sasaran dan sesuai kebutuhan kita,” ujarnya.
Dirinya menegaskan anggaran yang berkaitan dengan hak pegawai akan tetap menjadi prioritas yang tidak bisa diganggu gugat. Pihaknya lebih memilih menunda kegiatan fisik dibandingkan memangkas anggaran gaji pegawai.
“Kalau gajih itu haknya pegawai jadi itu prioritas, kita lebih memilih menunda kegiatan fisik atau kegiatan yang lainnya daripada menunda hak pegawai,” tegasnya.
Namun, untuk program infrastruktur tetap akan menjadi prioritas, terutama di daerah-daerah yang sudah sangat membutuhkan tetap akan dilaksanakan.
“Kami juga akan berkolaborasi dengan DPRD untuk mewujudkan visi-misi tersebut. Untuk memilah mana yang sangat urgen dan pengaruhnya besar bagi kesejahteraan masyarakat itu yang kami utamakan,” pungkasnya. (ri)