Kasus Kepsek Bolos Kerja Dilimpahkan ke BKPSDM Kotim
Kepala Bidang GTK Disdik Kotim, Edie Sucipto.
TINTABORNEO.COM, Sampit – Kasus bolos kerja Kepala SDN 1 Bapinang Hilir Laut, Kecamatan Pulau Hanaut yang ditangani oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kotawaringin Timur (Kotim) akan dilimpahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Pada pemanggilan ketiga yang bersangkutan tidak hadir, jadi hari ini surat pelimpahan kami sampaikan ke BKPSDM untuk ditindaklanjuti,” kata Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Kotim Edie Sucipto, Rabu (19/2/2025).
Sesuai dengan prosedur Disdik Kotim, pihaknya akan melakukan pemanggilan maksimal tiga kali terhadap kepala sekolah (kepsek) yang bersangkutan untuk mengklasifikasikan sekaligus meminta yang bersangkutan untuk kembali aktif bekerja.
Edie menjelaskan, pada Jumat 31 Januari 2025, pihaknya melakukan panggilan pertama dan kepsek tersebut hadir untuk memberikan keterangan atau alasan tidak masuk kerja sejak 6 Januari 2025. Kepsek itu juga menyatakan siap kembali bekerja.
Namun, pada Senin 3 Februari 2025 berdasarkan informasi dari Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Pulau Hanaut ternyata kepsek itu masih tidak masuk kerja, sehingga dilakukan pemanggilan kedua.
Pemanggilan kedua dijadwalkan pada Jumat 7 Februari 2025, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa adanya keterangan. Kemudian dilakukan pemanggilan ketiga pada 14 Februari 2025 lalu dan lagi-lagi kepsek itu tidak hadir dan informasi dari Korwil bahwa yang bersangkutan juga tidak masuk kerja.
“Permasalahan ini kami limpahkan ke BKPSDM agar ditindaklanjuti sesuai peraturan disiplin ASN. Yang jelas, kami Disdik sudah melakukan upaya sesuai prosedur yang berlaku,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kotim, Kamaruddin Makkalepu menyampaikan pihaknya akan memeriksa berkas yang disampaikan oleh Disdik Kotim, apabila dinilai memenuhi unsur maka akan seger ditindaklanjuti.
“Kami periksa berkasnya dulu dan kalau memenuhi unsur segera kami tindak lanjuti dengan membentuk tim pemeriksa dan dijadwalkan pemeriksaan,” ujarnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sanksi bagi ASN yang tidak masuk kerja, mulai dari ringan, sedang hingga berat.
“Untuk sanksi yang ringan, yang bersangkutan hanya akan mendapat teguran baik lisan maupun tertulis. Sanksi sedang yaitu berupa pemotongan tunjangan kinerja. Sedangkan, sanksi berat mulai dari penurunan jabatan hingga pemberhentian,” ungkapnya. (ri)