DPMD Kotim Lakukan Pendamping Observasi Persiapan Percontohan Desa Antikorupsi
DPMD Kotim saat foto bersama pada kegiatan pendampingan Observasi Perluasan Desa Anti Korupsi, di Desa Beringin Tunggal Jaya, Kecamatan Parenggean, pada Selasa (18/02/2025).
TINTABORNEO.COM, Sampit – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar pendampingan Observasi Perluasan Desa Anti Korupsi, di Desa Beringin Tunggal Jaya, Kecamatan Parenggean, pada Selasa (18/02/2025).
“Kegiatan Observasi ini bertujuan untuk menilai kesiapan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi,” kata Kepala DPMD Kotim, Raihansyah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Perluasan Desa Antikorupsi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Inspektorat Provinsi Kalteng, DPMD Provinsi Kalteng, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada Kegiatan tersebut dihadiri juga dari Inspektorat Kotim, Kecamatan Parenggean, Pemerintah Desa Beringin Tunggal Jaya, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Warga dari Desa Beringin Tunggal Jaya.
Raihansyah menyampaikan bahwa Desa Beringin Tunggal Jaya merupakan desa yang mewakili Kabupaten Kotim pada kegiatan perluasan percontohan desa antikorupsi di Kalimantan Tengah, dimana setiap kabupaten ditetapkan 1 desa mengikuti kegiatan tersebut.
“Observasi ini perlu dilaksanakan untuk menilai sejauh mana transparansi pengelolaan dana desa itu dilakukan, apakah ada laporan yang jelas dari pemanfaatan dana desa dan keterbukaan informasi yang dapat diakses publik, dan apakah ada mekanisme yang kuat untuk pengawasan eksternal dan internal,” jelasnya.
Ia juga berharap Desa Beringin Tunggal Jaya dapat menjadi desa percontohan anti korupsi untuk desa-desa lain yang berada di Kabupaten Kotim, sehingga akan terbentuk tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel serta jauh dari praktik Korupsi.
“Kami DPMD akan terus memperluas program desa anti korupsi di Kotim dan kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung desa desa dalam mengelola dana desa secara bersih dan Bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari Pembangunan yang berkelanjutan dan bebas dari Korupsi,” tandasnya. (ri)