Pemkab Kotim Hadapi Tantangan Kekurangan PNS, Rekrutmen CPNS Terbatas, PPPK Jadi Solusi Sementara

|
<p>Pj Sekda Kotim Sanggul L Gaol saat membuka SKD CPNS di Kotim, Rabu (6/11).</p>

Pj Sekda Kotim Sanggul L Gaol saat membuka SKD CPNS di Kotim, Rabu (6/11).


TINTABORNEO, Sampit – Pemerintah  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  (Pemkab  Kotim)  menghadapi  tantangan  dalam  mencukupi kebutuhan tenaga kerja di  lingkungan pemerintahan. Jumlah penerimaan Calon  Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang  terbatas tidak mampu menutupi kekosongan  yang  ditinggalkan oleh pegawai yang pensiun  setiap tahunnya.

Penjabat  (Pj)  Sekretaris  Daerah  (Sekda)  Kotim,  Sanggul Lumban Gaol, mengungkapkan bahwa Pemkab Kotim telah  mengajukan kebutuhan formasi PNS yang  lebih  besar,  khususnya  dalam  bidang  pendidikan  dan  kesehatan.  Namun,  alokasi  yang  diberikan  pemerintah  pusat  hanya  255  formasi  untuk  tahun  ini.

“Permintaan kita  sebenarnya lebih  dari  255  formasi,” ujar Sanggul, Rabu (6/11).

“Kita  bahkan  meminta  ribuan  formasi,  terutama  tenaga  guru  dan  tenaga  kesehatan.  Ini  jelas  sangat  dibutuhkan.  Oleh  karena  itu,  terjadi  ketidakseimbangan  yang  masih  menjadi  tantangan  besar  bagi  kita,” tambahnya. 

Untuk  mengatasi  kekurangan  pegawai  ini,  Pemkab  Kotim  mengupayakan  pengangkatan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK)  sebagai  solusi  jangka  pendek.  Kebijakan  ini  diharapkan  dapat  menutupi  kebutuhan  pegawai  dengan  efektif,  khususnya  karena  pegawai  kontrak  kemungkinan  tidak  akan  dipertahankan  dalam  jangka  panjang.

“Kebijakan  pemerintah  mengangkat  PPPK  masih  menjadi  opsi  yang  kita  lakukan  untuk  menutup  kekurangan  pegawai.  Jika  nantinya  pegawai  kontrak  tidak  lagi  diizinkan,  maka  posisi  tersebut  harus  diisi  melalui  rekrutmen  PPPK,

Untuk  sementara  ini,  pengangkatan  PPPK  diharapkan  dapat  mengatasi  kekurangan  pegawai  secara  bertahap.

Pemkab  Kotim  mengharapkan  agar  formasi  CPNS  dapat  ditingkatkan  di  tahun-tahun  mendatang  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  di  lingkungan  pemerintahan. (dk)